PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

PENGERTIAN  SPP : SUATU MEKANISME, PROSEDUR  (CARA PENYELESAIAN) PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
PENGERTIAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU (SPPT)  atau  INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (ICJS) adalah :
SUATU CARA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA  SECARA   TERPADU,  MULAI    DARI  TAHAP    PENYELIDIKAN /PENYIDIKAN,  PENUNTUTAN,  PEMERIKSAAN DIDEPAN PERSIDANGAN,    PENJATUHAN      PUTUSAN,     UPAYA HUKUM,  SAMPAI  DENGAN   PELAKSANAAN PUTUSAN YANG     TELAH    MEMPEROLEH    KEKUATAN  HUKUM  TETAP.
APA PENTINGNYANYA SPPT atau ICJS ?

SPPT  atau    ICJS     PENTING    KARENA      MERUPAKAN INSTRUMENT   DALAM     KERANGKA    MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA MATERIL.
DIMANA KETENTUAN SPPT ITU DIATUR DALAM HUKUM POSITIF KITA DI INDONESIA ?

1.  DALAM UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
2. Ketentuan Hukum, Ketentuan Perundang-undangan diluar KUHAP yang mengatur tentang hukum acara pidana.

SUB SISTEM PERADILAN PIDANA DAN KETENTUAN POKOK YG MENGATUR TUPOKSINYA. 
1. KEPOLISIAN (UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI)
2. KEJAKSAAN  (UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI)
3. PENGADILAN (UU No.49 Tahun 2009 Tentang Kehakiman)
4. ADVOKAT (UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat)
5. LEMBAGA PEMASYARAKATAN (UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan) 
BEBERAPA ISTILAH SEHUBUNGAN PEMBUKTIAN TERBALIK / PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN

    PEMBUKTIAN TERBALIK (Omkering Van Het Bewijslats/Reversel Burden Of Proof/Onus Of Proof) / PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN (shifted burden prove)/ PERGESERAN BEBAN PEMBUKTIAN.
    PEMBUKTIAN TERBALIK MURNI
    PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS
    PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS DAN BERIMBANG

PRO DAN KONTRA PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK/PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN 

Pandangan yang Pro/Setuju:

    Presiden SBY di Istana Negara ,Senin (17/1), mengeluarkan 12 INPRES mengenai penanganan kasus mafia pajak dan mafia hukum. Poin 5 instruksi tersebut berbunyi : “Melakukan methode pembuktian terbalik  untuk    efektivitas      penegakkan   hukum    sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”.
    Wakil    Presiden   Boediono   memerintahkan agar penegak hukum menerapkan pembuktian terbalik dalam mengungkap kasus korupsi pajak GT senilai Rp 28 miliar dan Rp 74 miliar.  Metode pembuktian terbalik, kata Boediono, efektif  dapat  mengungkapkan kasus mafia pajak.
    Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan, metode pembuktian terbalik terbukti efektif  pada  kasus korupsi  Tdkw BHSYM Penegak hukum, kata Basrief, berhasil merampas kepemilikan uang Terdakwa senilai Rp 66 miliar.  karena Terdakwa  tak mampu menjelaskan dari mana dirinya memperoleh uang Rp 66 miliar.
    Penerapan    sistem   pembuktian terbalik  ini, menurut keterangan  seorang  pejabat  Independent Comission Against    Corruption   Hongkong   cukup  efektif  untuk memberantas TIPIKOR, karena  seseorang akan takut melakukan korupsi. Sebab akan sulit baginya memberi penjelasan yg memuaskan tentang sumber kekayaannya kalau,  memang  kekayaannya itu diperoleh dengan cara yang tidak sah. (Kompas, 14 April 2001).
    Sistem  pembuktian terbalik terhadap tindak pidana korupsi ini sudah dianut, dan berhasil  dilaksanakan dibeberapa  Negara seperti,    Hongkong, Malaysia,dan Singapura.

Pandangan yang Kontra:
Terhadap Penerapan  asas pembuktian terbalik yaitu :

    Hukum Acara Pidana   digunakan dalam proses kejahatan korupsi, khususnya  dalam  hal   pembuktian adalah UU No. 8 Tahun 1981, Undang-undang tersebut tidak mengenal asas pembuktian terbalik.
    Asas ini dinilai  bertentangan  dengan  Hak Asasi Manusia apabila dikaitkan    dengan  asas   “Presumption Of Innocence” atau asas praduga tak bersalah.
    Merupakan  penyimpangan  dari  Pasal   14 Ayat (3) huruf g Kovensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights(Kovenan Interna-  sional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang menyebutkan :“Dalam penentuan  tuduhan  pelanggaran pidana terhadapnya,  setiap orang berhak   untuk   tidak dipaksa  memberikan    kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah.” ( Non Self Incrimination).
    Proses penanganan perkara yang sangat lambat,karena akan berbenturan dengan privasi.
    Bertentangan dengan  Pasal 66 KUHAP : “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”
    Bertentangan dengan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP : “Keterangan terdakwa saja , tidak  cukup   untuk   membuktikan   bahwa  ia  bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain,”
    Bertentangan dengan  Pasal 183 KUHAP : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
    Bertentangan dengan Prinsip Hukum “Barang siapa yang mendalilkan, maka dia pulalah yang harus membuktikan”
    Sangat Merugikan Tersangka/Terdakwa.
    Dapat menimbulkan Judicial Crime

PEMBUKTIAN TERBALIK/PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN  DLM KETENTUAN PER UU DI INDONESIA

1.  UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam  UU ini  kembali diatur “Sedikit”  ketentuan  mengenai  pembuktian  terbalik, yaitu dalam pasal 77,  yang   menyatakan:   “Untuk kepentingan  pemeriksaan   di sidang   pengadilan, terdakwa wajib membuktikan   bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”
Selanjutnya dalam Pasal 69  dikatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan,  dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (predicate crime).
Pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian, seorang terdakwa harus dapat membuktikan  asal  atau sumber kepemilikan uangnya. Jika terdakwa tak mampu menjelaskannya, sesuai  dengan  Pasal 78   Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, negara berhak merampas uang tersebut.
2. Pasal  17   Undang-Undang    No. 3  tahun  1971    ayat 1,2,3,4    menunjukkan beban pembuktian dalam perkara TPK mengalami perubahan paradigma   baru.  Di sini terjadi   pergeseran  beban pembuktian  atau  shifting of burden of proof belum mengarah pada reversal of burden of proof  (pembalikan beban pembuktian) ,  Memang terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak  melakukan  tindak pidana setelah   diperkenankan hakim, namun hal ini tidak bersifat imperatif  artinya apabila  terdakwa  tidak  mempergunakan  kesempatan ini justru memperkuat dugaan jaksa penuntut umum.
3. Dalam UU No. 31 Tahun 1999 memang  telah  diatur   mengenai pembuktian terbalik, tetapi  ketentuan   tersebut    bersifat     terbatas ,   artinya     terdakwa  berhak untuk membuktikan, tetapi,karena Penuntut Umum tetap wajib  membuktikan dakwaannya..
4. Pembuktian terbalik tersebut dapat dijumpai dalam  Pasal 12 b UU No 20 Tahun 2001 Jo UU No 31 Tahun 1999  yang  pada  intinya  menyebutkan   bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara  Negara dapat dianggap pemberian suap  apabila   berhubungan dengan jabatannya dan  yang   berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, dengan ketentuan untuk nilai gratifikasi di atas sbb Rp10 juta atau lebih, pembuktian   bahwa  gratifikasi  tersebut   bukanlah  merupakan suap, dilakukan oleh terdakwa (penerima gratifikasi).
Dalam  Undang-undang  Nomor   20 Tahun 2001,  Pasal 37 ayat (1),   dikatakan bahwa, “terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan  bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi”.  Dalam  hal  terdakwa  dapat  membuktikan   bahwa ia  tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar  untuk  menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
Pada pasal 37A ayat (1) dan (2), lebih menguatkan  posisi  beban  pembuktian   terbalik tersebut, dengan menegaskan bahwa, “Terdakwa  wajib  memberikan   keterangan tentang seluruh harta bendanya  dan   harta  benda  istri atau  suami, anak, dan harta benda setiap orang atau  korporasi yang diduga   mempunyai   hubungan   dengan   perkara yang didakwakan”. Dalam hal  terdakwa tidak dapat  membuktikan  tentang   kekayaan yang  tidak  seimbang dengan penghasilannya atau  sumber   penambahan   kekayaannya, maka   keterangan sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat   bukti  yg sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK/PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA

    Bagaimana proses pembuktian terbalik itu? Pembuktian terbalik pertama kali   diterapkan   dalam   kasus     Bhsym A,   mantan   pejabat pajak dan Bappenas.  Awalnya, PPATK mencurigai transaksi keuangan di rekening istri dan dua putri Bhsym sejak tahun 2004 hingga   2010 yang mencapai Rp 932 miliar. Total saldo di seluruh rekening saat  diblokir sekitar Rp 65 miliar.

2.   Penyidik  lalu meminta keterangan yang bersangkutan dari mana asal hartanya. namun, dia tak mampu menjelaskan. Dari harta Rp 64 miliar, penyidik hanya mampu membuktikan korupsi senilai Rp 1 miliar (suap dari K M).   Sisanya,  penyidik menjerat dengan pasal pencucian uang.

3.  Di pengadilan, hakim meminta Bhsym membuktikan keabsahan hartanya yang dia sebut  hasil   berbagai  usaha.   Bhsym lalu menunjukkan dokumen-dokumen yang  dia  klaim  sebagai   bukti usaha. Namun, dalam vonis, majelis hakim tak mengakui seluruh bukti itu lantaran tak sah menurut hukum.


    Akhirnya, hakim memvonis Bahasyim penjara selama 10 tahun ditambah denda Rp 250 juta subsider  3  bulan   kurungan.   Tak hanya itu,   harta senilai Rp 60,9 miliar ditambah 681.147 dollar AS  dirampas  untuk  negara  karena   terbukti hasil tindak pidana.